Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia

“Meskipun pandangan Marxian menyatakan bahwa hukum merupakan alat penindasan oleh kelas penguasa terhadap jelata, namun hukum tetap diperlukan. Hukum pun bisa menjadi alat untuk mengafirmasi dan membebaskan” (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2006). Esai ini berusaha mengkaji Mahkamah Mahasiswa sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Universitas Indonesia dilihat dari perspektif sejarah , urgensi, dan kewenangannya. Seperti diketahui Mahkamah Mahasiswa merupakan ... Read More »

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda agenda persidangan ke-4 yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon dengan alasan tidak hadirnya Termohon II (Panitia Pemira UI). Majelis Hakim sebelumnya telah menunda persidangan sebanyak 2×15 menit untuk menunggu kehadiran pihak Termohon II. Hingga waktu yang ditentukan Termohon II tidak kunjung hadir juga sebelum sidang diputuskan ditunda pada hari Kamis, 11 Desember 2014. Hal ... Read More »

Pada tanggal 4 Desember 2014, Delly Permana, melalui kuasa hukumnya, telah menyerahkan berkas permohonan yang telah direvisi kepada Panitera Mahkamah Mahasiswa. Dalam perkara ini yang menjadi pihak Pemohon adalah Muhammad Delly Permana dan Pihak Termohon adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa UI 2014. Dengan objek yaitu Penetapan Hasil UKK MWA UI UM 2014. Pemohon menilai terdapat tindakan kesewenang-wenangan Termohon dalam mengadakan Uji ... Read More »

Gerry Fathurachman, selaku kuasa hukum dari Delly (peserta calon MWA UI UM 2015), mengajukan Permohonan kepada Mahkamah atas hasil UKK MWA pada tertanggal 29 November 2014. Setelah memeriksa kelengkapan dan syarat Permohonan, Kepaniteraan Mahkamah berpendapat bahwa Surat Permohonan harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum diadakan Pemeriksaan Pendahuluan yang selanjutnya ditentukan masuk atu tidaknya kedalam persidangan. Mahkamah memberi tenggang waktu untuk memperbaiki ... Read More »

Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia (DPM UI) telah menetapkan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa UI. Undang-undang tersebut sekaligus menggantikan ketentuan pada Bab V UU IKM UI No. 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa yang selama ini dinilai memiliki kekurangan. Undang-undang ini mengatur beberapa hal, diantaranya: Kewenangan Mahkamah Mahasiswa Subyek Sengketa Pemeriksaan Persidangan Pelaksanaan Putusan Klik di sini untuk mengunduh ... Read More »

Melalui Putusan Mahkamah Nomor 001 PUU MM.UIV2013 yang diucapkan pada 22 Oktober 2013, atas permohonan uji materi yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 26 poin (d), Pasal 31 poin (d), serta Pasal 38 poin (d) Undang-undang IKM UI Nomor 1 Tahun 2013 mengenai pelepasan jabatan struktural calon peserta Pemira. Dan Pasal 26 poin (g), Pasal 31 poin (g), serta Pasal 38 ... Read More »

Detil Putusan Nomor Perkara: 001/PUU/MM.UI/V/2013 Tahun Register: 2013 Jenis Perkara: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan IKM UI Terhadap UUD IKM UI Pemohon: Abdul Basith Fithroni Tanggal Dibacakan: 22 Oktober 2013 Amar Putusan: Terima Sebagian Hakim Ketua: Normand Edwin Elnizar Hakim Anggota: Anugrah Rizky Fadillah; M. Fairdian Caesar; Andriansyah Tiawarman K.; dan Irham Virdi Panitera: Astri Vianty Untuk membukanya, pastikan Anda telah memiliki piranti untuk membuka file PDF. Read More »

Pusgiwa, MMUI– PROTAP/GBHK merupakan salah satu  instrumen guna mengatur hubungan kelembagaan antara DPM UI (legislatif) dan MMUI (yudikatif). Inti dari pengaturan ini diantaranya  MMUI harus meminta persetujuan dalam menjalankan program kerja kepada DPM UI; sekaligus melaporkan pertanggungjawaban secara langsung kepada DPM UI. Benarkah hal demikian, bukankah kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sejajar? Pertama, perlu dicermati bahwasanya keberadaan PROTAP/GBHK ini tidak ... Read More »