Publikasi

Advokat Konstitusi Wujud Konkret Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional Fakir Miskin

Abstrak: Isu pentingnya bantuan hukum kembali mencuat karena adanya permohonan yang diajukan oleh Ryan Tumiwa kepada Mahkamah Konstitusi terkait pelegalan suntik mati tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini kembali membuka mata para pegiat hukum mengenai betapa penting dan diperlukannya bantuan hukum bagi fakir miskin. Permasalahan ini menjadi semakin pelik, karena minimnya peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap permohonan yang ... Read More »

Putusan Mahkamah Mahasiswa Nomor: 01/PSHP/XII/2014/MMUI

Detil Putusan Nomor Perkara: 01/PSHP/XII/2014/MMUI Tahun Register: 2014 Jenis Perkara: Sengketa Pemilihan Raya di Tingkat Universitas Indonesia Penggugat: Muhammad Delly Permana Tergugat: Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; Panitia Pemilihan Raya Universitas Indonesia; Komite Pengawas Pemilihan Raya Universitas Indonesia Tanggal Dibacakan: 17 Desember 2014 Amar Putusan: Terima Sebagian Hakim Ketua: Resa Raditya Hakim Anggota: Hanry Ichfan Adityo; Evandri Guliano Pantouw; Rafli Fadilah Achmad; Muhammad Adiguna Bimasakti ... Read More »

Suatu Perdebatan Klasik : Ultra Petita Dalam Jagat Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah timbulnya putusan yang bersifat ultra petita. Bahkan dalam sejarahnya, konsep Mahkamah Konstitusi itu sendiri pun lahir dari putusan yang ultra petita. Tentunya adalah Marbury vs Madison sebagai dalang utama dari adanya konsep Judicial Review pada tahun 1803 di Amerika Serikat. Dimana kala itu, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshal ... Read More »

Amandemen UUD 1945 : Desain Penyempurna Reformasi Hukum Nasional

Mahkamah Mahasiswa kali ini menyajikan sebuah tulisan dari Tim Universitas Indonesia untuk Padjajaran Law Fair 2014 dengan tajuk “Amandemen UUD 1945 : Desain Penyempurna Reformasi Hukum Nasional.” Tim ini terdiri dari: Rafli Fadilah Achmad, Deny Giovanno, Kevin Farerra Lutfiano, Annisa Noor, Camila Bani Alawia, Stevie Benyamin P., Ferin Chairysa, Andio Kasyfi, M. Yuli Setiawan, Bella Nathania, Shafira Hexagraha Anindia Alif, dan Umery Lathifa. Berikut adalah kutipan pendahuluan dari tulisan ini: Brian Thompshon, ... Read More »

Urgensi Mahkamah Mahasiswa dalam Konsep Negara Hukum IKM UI

“Meskipun pandangan Marxian menyatakan bahwa hukum merupakan alat penindasan oleh kelas penguasa terhadap jelata, namun hukum tetap diperlukan. Hukum pun bisa menjadi alat untuk mengafirmasi dan membebaskan” (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2006). Esai ini berusaha mengkaji Mahkamah Mahasiswa sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Universitas Indonesia dilihat dari perspektif sejarah , urgensi, dan kewenangannya. Seperti diketahui Mahkamah Mahasiswa merupakan ... Read More »

[Delly v. DPM UI] Ringkasan Surat Permohonan Sdr. Delly Permana

Pada tanggal 4 Desember 2014, Delly Permana, melalui kuasa hukumnya, telah menyerahkan berkas permohonan yang telah direvisi kepada Panitera Mahkamah Mahasiswa. Dalam perkara ini yang menjadi pihak Pemohon adalah Muhammad Delly Permana dan Pihak Termohon adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa UI 2014. Dengan objek yaitu Penetapan Hasil UKK MWA UI UM 2014. Pemohon menilai terdapat tindakan kesewenang-wenangan Termohon dalam mengadakan Uji ... Read More »

Putusan Mahkamah Mahasiswa Nomor: 001/PUU/MM.UI/V/2013

Detil Putusan Nomor Perkara: 001/PUU/MM.UI/V/2013 Tahun Register: 2013 Jenis Perkara: Pengujian Peraturan Perundang-Undangan IKM UI Terhadap UUD IKM UI Pemohon: Abdul Basith Fithroni Tanggal Dibacakan: 22 Oktober 2013 Amar Putusan: Terima Sebagian Hakim Ketua: Normand Edwin Elnizar Hakim Anggota: Anugrah Rizky Fadillah; M. Fairdian Caesar; Andriansyah Tiawarman K.; dan Irham Virdi Panitera: Astri Vianty Untuk membukanya, pastikan Anda telah memiliki piranti untuk membuka file PDF. Read More »

Jurnal Mahkamah Mahasiswa UI – Juli 2014

Divisi Kajian Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia telah menerbitkan jurnalnya untuk edisi bulan Juli 2014. Kali ini, kami mempublikasikan hasil kajian kami dengan judul “Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawarahan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3), dan Permasalahannya.” Klik di sini untuk mengunduhnya Untuk membukanya, pastikan Anda telah memiliki piranti untuk membuka ... Read More »