Berita

Nomor Perkara: 02/PSHP-I/2017/MM. Tahun Register: 2017 Perihal: Sidang Sengketa Pemilu Pemohon: Sdri. Wanda Melani Termohon: Panitia PEMIRA UI Berikut berita acara pertama dengan agenda membacakan permohonan dan dilanjutkan dengan perbaikan dari Majelis Hakim. Berita acara dapat di unduh disini Berikut berita acara kedua dengan agenda pembacaan surat permohonan dari pemohon Berita acara kedua dapat di unduh disini Berikut berita acara ... Read More »

Selamat malam, mahasiswa UI! Berminat untuk menjadi bagian dari Mahkamah Mahasiswa UI 2017? Tertarik untuk mendapat pengalaman berkegiatan dalam lembaga yudikatif IKM UI? So tunggu apa lagi, segera bergabung dan daftarkan dirimu! * Deadline Pendaftaran: 2 - 7 Oktober 2017 * Posisi yang dibuka: - Panitera Pengganti - Kesekretariatan - Hubungan Masyarakat - Kajian dan Penelitian Hukum - Keuangan - ... Read More »

Kali ini kami mengumumkan nama-nama yang terpilih sebagai koordinator, staf dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa UI 2016. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pendaftar yang telah mengikuti seluruh proses rekrutmen terbuka Mahkamah Mahasiswa ui 2016. Selamat Datang dan Selamat bergabung dalam Mahkamah Mahasiswa UI 2016. Read More »

Berminat untuk menjadi bagian dari Mahkamah Mahasiswa UI 2016? Tertarik untuk mendapat pengalaman berkegiatan dalam lembaga yudikatif IKM UI? Segera bergabung dan daftarkan dirimu! Persyaratan Umum: 1. mahasiswa yang terdaftar secara akademik di UI; 2. merupakan Anggota Aktif IKM UI; 3. merupakan mahasiwa UI angkatan 2015 atau angkatan diatasnya (2014, 2013, dan seterusnya); 4. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ... Read More »

Formulir Pendaftaran Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia 2015 dapat diunduh di tautan ini. Pertanyaan mengenai pendaftaran dapat diajukan kepada Clara (081212223981/081288767709). Catatan: Masa pendaftaran Rekrutmen Terbuka Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa Universitas Indoneisa 2015 diperpanjang hingga Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 pukul 23.59 WIB. Read More »

Abstrak: Fenomena “pengadilan jalanan” akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Salah satu contohnya adalah kasus pembakaran hidup-hidup pelaku begal yang terjadi di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Alasan warga melakukan tindakan pembakaran adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan pada sistem penegakan hukum dan pengadian yang di nilai bobrok dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Bagaimanapun bentuk pelanggaran hukum, baik berupa perampasan hak seseorang ... Read More »

Abstrak: Isu pentingnya bantuan hukum kembali mencuat karena adanya permohonan yang diajukan oleh Ryan Tumiwa kepada Mahkamah Konstitusi terkait pelegalan suntik mati tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini kembali membuka mata para pegiat hukum mengenai betapa penting dan diperlukannya bantuan hukum bagi fakir miskin. Permasalahan ini menjadi semakin pelik, karena minimnya peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap permohonan yang ... Read More »

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah timbulnya putusan yang bersifat ultra petita. Bahkan dalam sejarahnya, konsep Mahkamah Konstitusi itu sendiri pun lahir dari putusan yang ultra petita. Tentunya adalah Marbury vs Madison sebagai dalang utama dari adanya konsep Judicial Review pada tahun 1803 di Amerika Serikat. Dimana kala itu, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshal ... Read More »

Mahkamah Mahasiswa kali ini menyajikan sebuah tulisan dari Tim Universitas Indonesia untuk Padjajaran Law Fair 2014 dengan tajuk “Amandemen UUD 1945 : Desain Penyempurna Reformasi Hukum Nasional.” Tim ini terdiri dari: Rafli Fadilah Achmad, Deny Giovanno, Kevin Farerra Lutfiano, Annisa Noor, Camila Bani Alawia, Stevie Benyamin P., Ferin Chairysa, Andio Kasyfi, M. Yuli Setiawan, Bella Nathania, Shafira Hexagraha Anindia Alif, dan Umery Lathifa. Berikut adalah kutipan pendahuluan dari tulisan ini: Brian Thompshon, ... Read More »

“Meskipun pandangan Marxian menyatakan bahwa hukum merupakan alat penindasan oleh kelas penguasa terhadap jelata, namun hukum tetap diperlukan. Hukum pun bisa menjadi alat untuk mengafirmasi dan membebaskan” (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2006). Esai ini berusaha mengkaji Mahkamah Mahasiswa sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Universitas Indonesia dilihat dari perspektif sejarah , urgensi, dan kewenangannya. Seperti diketahui Mahkamah Mahasiswa merupakan ... Read More »