Berita

Pengumuman Rekrutmen Terbuka Koordinator, Staf Divisi Sekretaris Jendral dan Panitera Pengganti MM UI 2016

Kali ini kami mengumumkan nama-nama yang terpilih sebagai koordinator, staf dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa UI 2016. Kami ucapkan terima kasih untuk semua pendaftar yang telah mengikuti seluruh proses rekrutmen terbuka Mahkamah Mahasiswa ui 2016. Selamat Datang dan Selamat bergabung dalam Mahkamah Mahasiswa UI 2016. Read More »

Rekrutmen Terbuka Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia 2016

Berminat untuk menjadi bagian dari Mahkamah Mahasiswa UI 2016? Tertarik untuk mendapat pengalaman berkegiatan dalam lembaga yudikatif IKM UI? Segera bergabung dan daftarkan dirimu! Persyaratan Umum: 1. mahasiswa yang terdaftar secara akademik di UI; 2. merupakan Anggota Aktif IKM UI; 3. merupakan mahasiwa UI angkatan 2015 atau angkatan diatasnya (2014, 2013, dan seterusnya); 4. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; ... Read More »

Rekrutmen Terbuka Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa UI 2015

Formulir Pendaftaran Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia 2015 dapat diunduh di tautan ini. Pertanyaan mengenai pendaftaran dapat diajukan kepada Clara (081212223981/081288767709). Catatan: Masa pendaftaran Rekrutmen Terbuka Koordinator, Staf Divisi Sekretariat Jenderal dan Panitera Pengganti Mahkamah Mahasiswa Universitas Indoneisa 2015 diperpanjang hingga Sabtu, tanggal 20 Juni 2015 pukul 23.59 WIB. Read More »

Nasib Pencari Keadilan Yang Dikorbankan Karena Kewenangan Prosedural Semata : Menajamkan Peran Mahkamah Konstitusi Melalui Constitusional Complaint

Abstrak: Fenomena “pengadilan jalanan” akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Salah satu contohnya adalah kasus pembakaran hidup-hidup pelaku begal yang terjadi di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Alasan warga melakukan tindakan pembakaran adalah sebagai bentuk ketidakpercayaan pada sistem penegakan hukum dan pengadian yang di nilai bobrok dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Bagaimanapun bentuk pelanggaran hukum, baik berupa perampasan hak seseorang ... Read More »

Advokat Konstitusi Wujud Konkret Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Hak Konstitusional Fakir Miskin

Abstrak: Isu pentingnya bantuan hukum kembali mencuat karena adanya permohonan yang diajukan oleh Ryan Tumiwa kepada Mahkamah Konstitusi terkait pelegalan suntik mati tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini kembali membuka mata para pegiat hukum mengenai betapa penting dan diperlukannya bantuan hukum bagi fakir miskin. Permasalahan ini menjadi semakin pelik, karena minimnya peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap permohonan yang ... Read More »

Suatu Perdebatan Klasik : Ultra Petita Dalam Jagat Keadilan dan Kepastian Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi memang memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah timbulnya putusan yang bersifat ultra petita. Bahkan dalam sejarahnya, konsep Mahkamah Konstitusi itu sendiri pun lahir dari putusan yang ultra petita. Tentunya adalah Marbury vs Madison sebagai dalang utama dari adanya konsep Judicial Review pada tahun 1803 di Amerika Serikat. Dimana kala itu, ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat John Marshal ... Read More »

Amandemen UUD 1945 : Desain Penyempurna Reformasi Hukum Nasional

Mahkamah Mahasiswa kali ini menyajikan sebuah tulisan dari Tim Universitas Indonesia untuk Padjajaran Law Fair 2014 dengan tajuk “Amandemen UUD 1945 : Desain Penyempurna Reformasi Hukum Nasional.” Tim ini terdiri dari: Rafli Fadilah Achmad, Deny Giovanno, Kevin Farerra Lutfiano, Annisa Noor, Camila Bani Alawia, Stevie Benyamin P., Ferin Chairysa, Andio Kasyfi, M. Yuli Setiawan, Bella Nathania, Shafira Hexagraha Anindia Alif, dan Umery Lathifa. Berikut adalah kutipan pendahuluan dari tulisan ini: Brian Thompshon, ... Read More »

Urgensi Mahkamah Mahasiswa dalam Konsep Negara Hukum IKM UI

“Meskipun pandangan Marxian menyatakan bahwa hukum merupakan alat penindasan oleh kelas penguasa terhadap jelata, namun hukum tetap diperlukan. Hukum pun bisa menjadi alat untuk mengafirmasi dan membebaskan” (Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, 2006). Esai ini berusaha mengkaji Mahkamah Mahasiswa sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman di lingkungan Universitas Indonesia dilihat dari perspektif sejarah , urgensi, dan kewenangannya. Seperti diketahui Mahkamah Mahasiswa merupakan ... Read More »

Termohon II Tidak Hadir, Sidang Pembuktian Ditunda

Majelis Hakim memutuskan untuk menunda agenda persidangan ke-4 yakni mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon dengan alasan tidak hadirnya Termohon II (Panitia Pemira UI). Majelis Hakim sebelumnya telah menunda persidangan sebanyak 2×15 menit untuk menunggu kehadiran pihak Termohon II. Hingga waktu yang ditentukan Termohon II tidak kunjung hadir juga sebelum sidang diputuskan ditunda pada hari Kamis, 11 Desember 2014. Hal ... Read More »

[Delly v. DPM UI] Sidang Pertama, Majelis Hakim Minta Revisi Ulang Permohonan

23127

Majelis Hakim MM UI, melalui sidang pertamanya, kembali meminta Pemohon memperbaiki permohonannya. Pemohon diminta untuk menyesuaikan permohonannya sesuai dengan ketentuan beracara yang berlaku di Mahkamah Mahasiswa UI. Sidang dihadiri oleh DPM UI, Panitia Pemira, dan KP Pemira UI. Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menjelaskan dengan rinci kewenangan Mahkamah untuk memutus, mempertajam dasar argumen Pemohon mengenai pokok perkara hingga tata ... Read More »